Green Procurement

Tri Hendro A. Utomo, 2009

 

Isu pemanasan global maupun perubahan iklim merupakan isu lingkungan yang sangat penting di dunia pada saat ini. Dalam isu perubahan iklim setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam perlindungan lingkungan pada saat ini dan generasi yang akan datang, hal ini sesuai dengan definisi Pembangunan berkelanjutan yang sering didengung-dengungkan yaitu “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan bagi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya”.[1]

Sustainable Consumption

Salah satu upaya sederhana yang dapat dilakukan setiap individu dalam rangka memperlambat laju pemanasan global adalah dengan menerapkan komsumsi secara berkelanjutan (Sustainable Consumption). Adapun definisi dari Sustainable Consumption adalah “the use of service and related products which respond to basic needs and bring a better quality of life while minimizing the use of natural resources and toxic materials as well as the emissions of waste and pollutants over the life cycle of the service or product so as well as the emission of waste and pollutants over the life cycle of the service or product so as not to jeopardize the needs of the future generations”.[2]

Green Procurement

Dalam menunjang pola konsumsi yang berkelanjutan ada perangkat alternative yang dapat di pergunakan diantaranya adalah “Green Procurement”. Banyak definisi yang menjelaskan mengenai Green Procurement (pengadaan barang/jasa ramah lingkungan), namun dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa: dalam setiap proses pembelian atau pengadaan, pembeli diharapkan/diharuskan bijak dalam memilik produk atau jasa yang akan di beli, yaitu dengan membeli barang/jasa yang memberikan dampak yang minimal terhadap lingkungan dibanding produk sejenis, atau yang telah memperhatikan aspek lingkungan dalam daur hidupnya (green product).[3]

Pada saat telah banyak organisasi yang telah menerapkan Green Procurement pada kegiatan pembelian, bahkan ada beberapa yang telah mewajibkan konsep Green Procurement tersebut, serta membuat kriteria sendiri yang harus diacu baik pada tingkat sendiri maupun corporate.

Green Procurement juga merupakan skala kecil dari managemen lingkungan dalam organisasi.[4] Dimana dalam proses ini manajemen suatu organisasi mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembelian barang/jasa. Program green procurement juga telah menjadi bagian yang dipersyaratan dari sistem manajemen lingkunan suatu organisasi, yang akan disertifikasi EMAS dan ISO 14001.[5]

Green Procurement di Indonesia

Kesadaran akan membeli barang/jasa yang mempertimbangkan aspek lingkungn khususnya pada instansi pemerintahan saat dirasakan masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan belum dimasukannya aspek lingkungan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan jenis barang atau peralatan yang akan dibeli di kantor.[6] Untuk dipandang perlu untuk menyebarluaskan informasi mengenai Green Procurement, kepada masyarakat luas dan diharapkan agar dapat di terapkan di lingkungan atau organisasi masing-masing baik organisasi publik atau privat. Ada beberapa pokok pemikiran yang mungkin dapat dijadikan landasan sebagai dasar betapa perlunya program green procurement untuk segera di terapkan di Indonesia.

Pertama, Pemerintah merupakan konsumen yang potensial dalam belanja barang, sebagai contoh dalam RAPBN tahun 2007, pemerintah telah menganggarkan untuk belanja barang sekitar Rp. 38.062,4 milyar atau sekitar 7,67%.[7] Jika pengadaan barang ini tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, maka secara tidak langsung pemerintah juga merupakan kontributor yang potensial terhadap perusakan lingkungan dengan tidak mengkonsumsi barang/jasa yang ramah lingkungan.

Kedua, pada tahun 2005 jumlah sampah dari kegiatan perkantoran di Jakarta telah menghasilkan sekitar 1.641 ton sampah atau sekitar 27.35% dari total sampah di Jakarta atau pada peringkat kedua setelah perumahan dengan jumlah sampah yang di hasilkan sebanyak 3,178 ton. Selain itu dari kegiatan sekolah menghasilkan sampah sekitar 319 ton atau 5,23% dari total sampah di Jakarta pada tahun 2005. Sedangkan pola umum penelolan sampah Jakarta adalah kumpul – angkut – musnahkan.[8] Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup terhadap beberapa instansi pemerintahan menyatakan bahwa, hampir seluruh responden tidak mendaur ulang barang yang dipergunakan atau dibuang langsung setelah dipakai.[9] Dari sini dapat dilihat betapa besar berpotensi yang ada dari kegiatan perkantoran baik instansi pemerintahan dan swasta serta sekolah negeri maupun swasta dalam merusak lingkungan, jika mengkonsumsi barang/jasa yang tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan.

Dari kedua pokok pikiran di atas, diharapkan dapat memberikan gambaran dan sebagai pendorong penerapan green procurement di Indonesia agar kondisi lingkungan di Indonesia tetap terjaga kelestariannya.

Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan

Pada tahun 2006 Kementerian Negara Lingkungan Hidup cq. Asisten Deputi Urusan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih melakukan “Kajian dan Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan”. Adapun tujuan dari kajian tersebut adalah menemukan dasar pemikiran tentang pentingnya melakukan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan yang di mulai dari kantor-kantor pemerintah, yang kemudian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan konsep kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan.

Beberapa pokok penting dari kajian tersebut adalah:

  1. Belum banyak usaha pembelian dan pengadaan barang/jasa yang sifatnya ramah lingkungan,
  2. hal tersebut karenakan belum adanya peraturan perundangan yang mengharuskan,
  3. Kurangnya tingkat kesadaran atau pemahaman tentang produk ramah lingkungan,
  4. Penggunaan peralatan kantor mulai dari tinta fotocopy dan kertas sampai dengan penggunaan komputer di kantor-kantor pemerintah tergolong paling tinggi.

Sebagai tindaklanjut dari kajian tersebut, KNLH telah membuat “Konsep Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Pertimbangan Aspek Lingkungan”. Tujuan dari konsep ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada efisiensi pengunaan sumberdaya alam dan meminimalkan jumlah limbah yang ditimbulkan.

Kebijakan terhadap pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan dengan penambahan aspek lingkungan pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilampiri dengan penjelasan tambahan mengenai kriteria aspek lingkungan untuk setiap produk yan dimaksudkan guna memudahkan pelaksanaannya.

 

Daftar Pustaka

  • Boedi, Rama; Pngalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengelolaan Persampahan, 2006
  • Green Procurement; Business and Sustainable Development, www.bsdglobal.com, 2007
  • Kementerian Negera Lingkungan Hidup; Kajian dan Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkunngan, KNLH, 2006
  • Moutchnik, Alexander; ISO 14001 on public sector agenda at all levels around the world, ISO management system, July-August 2006

[1] Terjemahan dari definisi Sustainable Development dari The Brundtland Commissions’s Report 1987

[2] Definisi menurut “Oslo Symposium”, 1994

[3] Terjemahan bebas yang diambil dari berbagai sumber

[4] Moutchnik, Alexander , 2006

[5] Green Procurement, 2007

[6] Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2006

[7] Kementerian Lingkungan Hidup, 2006

[8] Boedi, Rama, 2006

[9] Kementerian Lingkungan Hidup, 2006

Tentang Kami
Indonesia Green Product merupakan wadah untuk berbagi informasi bagi Konsumen dan Produsen yang memperhatikan aspek lingkungan dari produk yang dikonsumsi atau diproduksi.
Lokasi

Rumah Kecapi
Jl. Lengkong Gudang Timur III
Serpong, Tangerang Selatan
Indonesia

Email : info@indonesiagreenproduct.com

Statistik
Flag Counter